Barito Utara-Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra di DPRD Barito
Utara mempertanyakan
kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, terkait keberpihakan Rancangan APBD
tahun 2024 pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan
perekonomian masyarakat.
Selain
itu dua fraksi ini juga mempertanyakan program apa yang direncanakan untuk
pelaksanaannya.
Plt
Sekda Barito Utara, Drs Jufriansyah memberikan jawaban pertannyaa dua fraksi tersebut.
Membacakan
pidato Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis, Selasa 21 November 2023, bahwa
pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib
pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
Pada
SPM bidang pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
kata Jufriansyah, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari belanja daerah.
Hal
ini sebutnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dijabarkan dalam program pendidikan anak usia dini,
program pendidikan dasar dan program pendidikan kesetaraan.
Sedang
di bidang kesehatan pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan
mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari
belanja daerah di luar gaji. Juga sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam program pemenuhan upaya
kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat..
"Program
sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan program pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan," kata Jufriansyah.
Sementara
dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi 10
permasalahan ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan
jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah menyediakan anggaran
untuk mendukung tugas tim pengendalian inflasi daerah (TPID), yaitu
pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan ketiga urusan
tersebut sebesar Rp829 Miliar lebih," ungkaP Jufriansyah.
Adapun rinciannya, antara lain, urusan
pendidikan sebesar Rp552,5 Miliar. Urusan kesehatan sebesar Rp296,4
Miliar. Sedang untuk urusan perdagangan sebsar Rp10 miliar lebih.(*)
