Fokusnasional.id, Muara Teweh, 1 November 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Barito Utara, Hj. Sri Neni Trianawati, SE., M.A.P., akhirnya menyampaikan sikap resmi partai terkait kasus hukum yang menjerat salah satu kadernya, Drs. H. Asran, anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Golkar.
Seperti diketahui, Asran telah divonis bersalah dalam perkara korupsi perizinan tambang PT Pagun Taka, yang menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp5,84 miliar. Berdasarkan putusan pengadilan, ia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan subsider kurungan apabila denda tidak dibayar.
Menanggapi hal tersebut, Sri Neni menegaskan bahwa Partai Golkar Barito Utara menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga memastikan bahwa setiap langkah organisasi akan berpedoman pada mekanisme resmi partai dan menunggu arahan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Kami masih menunggu surat resmi putusan pengadilan yang nantinya akan kami koordinasikan dengan DPP Partai Golkar. Jadi untuk langkah selanjutnya, keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada DPP,” ujar Sri Neni di Muara Teweh, Sabtu (1/11/2025).
Junjung Integritas, Siap Jalankan Mekanisme PAW
Wakil Ketua Komisi II DPRD Barito Utara ini menegaskan bahwa Golkar tetap berkomitmen pada prinsip integritas, transparansi, dan supremasi hukum. Ia menolak adanya intervensi pribadi dalam setiap keputusan partai, termasuk soal kemungkinan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap posisi Asran di DPRD Barito Utara.
> “Segala keputusan, termasuk mekanisme PAW, akan dijalankan sesuai aturan partai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak akan mendahului proses sebelum menerima petunjuk resmi dari DPP,” tegasnya.
Kader Diminta Tetap Fokus Layani Masyarakat
Lebih jauh, Sri Neni mengingatkan seluruh kader Golkar Barito Utara untuk tetap fokus bekerja dan melayani masyarakat, serta menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk memperkuat disiplin dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.
> “Kami berharap seluruh kader menjadikan kasus ini sebagai bahan introspeksi, agar ke depan tidak ada lagi pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik,” tambahnya.
Dengan sikap terbuka dan menjunjung tinggi hukum, DPD Partai Golkar Barito Utara berharap proses hukum dan mekanisme partai dapat berjalan seiring dan selaras, sekaligus mempertegas komitmen partai terhadap nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan etika politik yang bersih.
(AF/Red)
